NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah izin dasar yang wajib dimiliki semua pelaku usaha dan berlaku sebagai identitas bisnis. Izin sektoral seperti izin BPOM, Halal MUI, atau NPPBKC adalah izin tambahan yang diperlukan untuk bidang usaha tertentu. Kedua jenis izin ini saling melengkapi dan tidak bisa menggantikan satu sama lain.

Ya. Produk pangan yang diproduksi dan diedarkan secara komersial wajib memiliki izin edar. Untuk skala industri rumah tangga, izin yang dibutuhkan adalah SPP-IRT dari Dinas Kesehatan setempat. Untuk produk yang diedarkan secara nasional atau skala lebih besar, diperlukan izin dari BPOM. HAKKAMU membantu menentukan jenis izin yang tepat sesuai skala produksi Anda.

Proses pengurusan izin edar BPOM bervariasi tergantung jenis produk dan kelengkapan dokumen. Secara umum bisa memakan waktu 3–12 bulan. HAKKAMU membantu mempersiapkan seluruh dokumen teknis yang dibutuhkan — mulai dari hasil uji laboratorium hingga label produk — agar proses berjalan lebih cepat dan tanpa penolakan.

Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, sertifikasi halal akan diwajibkan secara bertahap untuk produk makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya. Meski belum sepenuhnya wajib untuk semua kategori, memiliki sertifikat halal secara signifikan meningkatkan kepercayaan konsumen muslim dan membuka pasar yang lebih luas. HAKKAMU membantu proses sertifikasi melalui BPJPH.

Usaha yang beroperasi tanpa izin sektoral yang diperlukan berisiko mendapat sanksi administratif berupa peringatan, denda, pencabutan NIB, hingga penutupan paksa oleh instansi berwenang. Selain itu, produk yang beredar tanpa izin edar yang sah dapat disita dan dimusnahkan. Segera konsultasikan kebutuhan perizinan bisnis Anda bersama HAKKAMU.